Pemkab Diminta Serius

Urus Rencana Pemekaran Bungo

MUARA BUNGO – Setelah berkas pemekaran kabupaten Bungo menjadi kota Bungo dan kabupaten Bungo diajukan oleh gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) pada 28 maret lalu kepada komisi II DPR RI dan mendapat respon positif, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bungo diminta untuk lebih focus mengurus rencana tersebut.

          Pasalnya, selama ini menurut wakil ketua DPRD Bungo, Syarkoni Syam, semenjak bertahun lamanya, Pemkab Bungo terkesan lamban dan tidak ingin mempercepat proses tersebut.

          “Inikan respon yang positif dari pusat. Kita minta Pemkab untuk lebih focus mengurusnya. Kalau kita inikan memang sifatnya hanya bisa memberikan dorongan,” ujar Syarkoni kepada awak media di kantor DPRD Bungo, Senin (1/4).

          Kurangnya keinginan Pemka untuk mengurus pemekaran itu kata Syarkoni terlihat dari respon yang diberikan setelah berkas itu diajukan oleh gubernur Jambi.

          “Padahal kan ini sudah lama, mengapa dari dulu ada saja alasan yang disampaikan oleh pemkab. Artinya kan Nampak ada ketidak seriusan disini,” papar Sekjen DPD II Golkar Bungo ini.

Untuk diketahui, berkas yang diserahkan oleh gubernur kepada DPR RI tersebut terkait rencana pemekaran Kabupaten Merangin dimekarkan menjadi Kabupaten Merangin dan Tabir. Sedangkan Bungo dimerkarkan menjadi kabupaten Bungo dan Kota Bungo.

“Kunci terakhir itu ada pada Pemkab. Dewan hanya mendesak pemerintah untuk melengkapi dokumen yang diminta DPR RI,” tuturnya.

Oleh karenanya lanjut Syarkoni, keseriusan Pemkab untuk mengurus ini sangat diperlukan. Hal ini agar tidak lagi menjadi tanda tanya lagi ditengah-tengah masyarakat.

Lalu apakah hal yang menjadi kendala serius jika pemekaran itu benar-benar terwujud, termasuk salah satunya adalah persoalan asset seperti yang terjadi di beberapa daerah lain yang dimekarkan?

“Saya rasa kalau masalah asset tidaklah, saya yakin itu bisa diatasi. Apalagi kita ini adalah satu kesatuan keluarga,” tuturnya lagi.

Sementara itu ketua DPRD Bungo, Mahilli saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menanggapinya dengan datar. Dirinya mengatakan akan melihat dan mengikuti proses selanjutnya saja.

“Kalau respon komisi II sudah dari dulu. Saya sudah beberapa kali berkomunikasi lewat telefon, tapi nggak ada juga realisasinya,” ungkap Mahilli lewat pesan singkat BBM.

Lanjutnya, selama ini memang banyak kekurangan bahan dan persyaratan yang dimita oleh pusat kepada Pemda Bungo yang belum terpenuhi, termasuk diantaranya soal asset.

“Kita masih banyak kekurangan bahan-bahan. Termasuk juga asset. Kita juga dengan komisi I Bungo dan tim pemekaran sudah beberapa kali ketemu (mendapatkan) jawaban sama seperti ini,” papar ketua DPRD Bungo ini lagi.

Melihat realita itu, Mahilli mengaku tidak mau berharap banyak, demikian juga diharapkannya kepada masyarakat banyak. Karena sebutnya, masih butuh waktu yang cukup lama baru itu bisa terealisasi.

“Untuk 3-5 tahun kedepan ini jangan berharap banyak dulu. Jadi kita lihat aja, ikuti aja seperti ari mengalir,” pungkasnya.

Sementara itu, bupati Bungo, H. Sudirman Zaini tidak mau berkomentar lebih jauh terkait rencana pemekaran kabupaten Bungo itu. “Saya belum dapat laporan, karena yang pergi ke pusat gubernur langsung,” tukasnya.

Dia hanya mengatakan bahwa, dokumen rencana pemekaran itu langsung diserahkan oleh gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) kepada Kemendagri dan DPR RI.